DPR Minta Presiden Tangani Konflik Pengelolaan TKI

02-02-2009 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning meminta Presiden turun tangan menangani konflik pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terjadi antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan BNP2TKI. Hal tersebut dikatakan Ribka saat memimpin Rapat Kerja antara Komisi IX DPR dengan Depnakertrans dan BNP2TKI di DPR, Senin (2/2). “Kami sudah berusaha menjadi mediator, tetapi ternyata sulit disatukan, akhirnya kami menyerahkan sepenuhnya penyelesaian antara mereka berdua,” tegas Ribka. Ribka menambahkan, konflik pengelolaan tenaga kerja Indonesia seharusnya diselesaikan pada level eksekutif karena keduanya merupakan institusi pengelola TKI tersebut sama-sama lembaga pemerintah. Menurut Ribka, agenda pertemuan antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala BNP2TKI di DPR yang awalnya berlangsung pada Rabu (4/2) juga terpaksa dibatalkan karena kedua lembaga tersebut menolak untuk hadir. “Mereka tidak mau difasilitasi oleh kita, harus bagaimana lagi,” ujar Ribka. Karena itu menurut Ribka, Komisi IX DPR akan mengirim surat kepada Ketua DPR yang isinya meminta Presiden sesegera mungkin memanggil kedua instansi untuk segera menyelesaikan konflik yang berlarut-larut tersebut. “Jangan sampai buruh yang jadi korban karena ada ketidakharmonisan ini,” ujarnya. Sementara itu, Anggota Komisi IX Ferdinant K. Swawa (F-PDS) meminta kepada Pemerintah agar menginformasikan lowongan pekerjaan yang terdapat di luar negeri kepada para peserta didik yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK). Menanggapi permasalahan tersebut, Menakertrans Erman Suparno menjelaskan bahwa tidak ada konflik diantara Instansi yang dipimpinnya dengan BNP2TKI. “Yang ada hanya masalah mispersepsi,” jelas Erman. Erman menegaskan, sampai saat ini tidak ada maksud dari kedua lembaga baik Depnakertrans dan BNP2TKI untuk berebut wewenang. Sedangkan mengenai bursa lowongan kerja di luar negeri, Erman menjelaskan, pihaknya telah membangun kios-kios tree in one di tiap-tiap BLK maupun pada kantor-kantor dinas tenaga kerja di daerah-daerah. Pembangunan kios ini diperuntukan untuk pelayanan satu atap tentang online information system untuk bursa kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. “Sekarang pencari kerja kita manusiakan,” jelasnya.(ol)
BERITA TERKAIT
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...
Komisi IX Apresiasi Langkah Pemprov Kaltim Tangani DBD melalui Uji Coba Vaksin Dengue
12-12-2024 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Penajam Paser Utara - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh memberikan apresiasi terhadap upaya Provinsi Kalimantan Timur...